#27 | Seandainya Saya Seorang Buruh

Ilustrasi Demonstrasi. Credit: Bogordaily.net

 
 
Hari ini saya membaca berita dari sebuah media online kalau pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen.
 
Sebagai kelanjutan dari keputusan pemerintah tersebut, sebentar lagi gubernur akan mengumumkan penyesuaian upah di provinsi dan dilanjutkan. Begitu juga keputusan walikota/bupati terhadap penyesuaian upah di kabupaten/kota juga segera akan diumumkan.
 
Atas ketetapan ini, para pengusaha yang terkumpul dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung keputusan pemerintah tersebut.
 
Kalau para pengusaha mendukung keputusan tersebut, saya pun mengucap Alhamdulillah dan terima kasih karena pemerintah telah menaikkan upah kami para pekerja dan buruh. Setidaknya, selalu ada kenaikan upah tiap tahunnya.
 
Sejenak buka Hp. Puluhan pesan telah masuk dalam salah satu grup serikat buruh yang saya ikuti. Reaksi penolakan begitu mendominasi dalam perbicangan di grup itu. Usulan melakukan demonstrasi pun muncul.
 
Bahkan, sebagian anggota grup mengajak untuk melakukan mojok kerja nasional. Ini akan dilakukan bila nantinya perundingan atas penolakan para pekerja dan buruh terhadap keputusan pemerintah tidak ada titik temu.
 
Sejujurnya, kenaikan upah yang selama ini diputuskan oleh pemerintah jauh dari harapan. Untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kami, ada biaya tambahan membeli pulsa untuk keperluan belajar online. Begitu juga kebutuhan dapur rumah tangga yang kadang kenaikan bahan pokoknya meningkat tak sebanding dengan kenaikan upah yang kami terima.
 
Belum lagi biaya kontrakan rumah yang selalu naik. Mau tak mau harus mengikuti permintaan pemilik rumah. Atau pilihan lainnya, kami harus angkat kaki dan mencari kontrakan rumah sesuai kemampuan kami.
 
Atas nama solidaritas sesama buruh dan harapan ada kenaikan upah yang signifikan, selama ini saya selalu mengikuti demontrasi yang dilakukan oleh para serikat buruh. Apalagi demontrasi untuk menuntut kenaikan upah yang wajar, saya tak pernah absen mengikutinya.
 
Itu semua dilakukan secara sadar, meski terkadang khawatir akan dipecat oleh perusahaan karena mengikuti berbagai demonstrasi.
 
Suara kami saat demonstrasi selalu sama. Pemerintah jangan hanya berpihak kepada para pengusaha dan menomorduakan kami sebagai pekerja atau buruh.
 
Kami setuju, peran pengusaha sangat penting dalam membuka ribuan lowongan pekerjaan dan membantu pemerintah dalam menjaga roda perekonomian. Tapi tanpa kontribusi kami--para pekerja dan buruh--upaya itu tak akan terwujud.
 
Perusahaan, pabrik, dan perkantoran tak akan berjalan tanpa jerih payah dan keringat kami. Apakah bisa dibayangkan bila dalam seminggu saja seluruh pekerja dan buruh di Indonesia melakukan mogok nasional?
 
Bukan hanya perusahaan, pabrik dan perkantoran saja yang akan bangkrut, roda perekonomian negeri ini bisa ambruk kalau kami berhenti bekerja.
 
Tapi, kondisi terburuk seperti mogok nasional selama seminggu tak akan terwujud. Diantara kami sesama serikat pekerja dan buruh pun seringkali tak satu kata. Ada yang setuju dengan keputusan pemerintah, ada yang menolak, dan ada yang diam saja tanpa memberikan respon apa pun.
 
Ketika kami tegas menolak dan melakukan demonstrasi, itu karena kami ingin didengar bukan hanya oleh pemerintah dan pengusaha. Kami ingin masyarakat lain yang bukan pekerja dan buruh juga tahu kalau upah kami itu kecil sekali. Kalau pun mereka tidak mendukung demonstrasi kami di jalanan, setidaknya mereka tidak sinis, apalagi menolak aksi demonstrasi yang kami lakukan.
 
Kami tahu seringkali suara yang diteriakkan saat demonstrasi seringkali bertepuk sebelah tangan, dan berakhir sia-sia. Tapi, kami tak letih untuk menyuarakan nasib kami sendiri.
 
Karena kalau kami diam dan selalu setuju dengan keputusan pemerintah maupun pengusaha, tak terbayangkan bagaimana nasib kami. Selalu menjadi sapi perah para pengusaha untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan hidup kami tak pernah lepas dari garis kemiskinan.